Sri Mulyani Soroti Beban Pensiun ASN Capai Rp 976 Triliun, Minta Daerah Ikut Tanggung

Reformasirakyatindonesia.com - JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan keprihatinan atas beban anggaran pensiun aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai Rp 976 triliun. Angka ini setara dengan 26,8% dari belanja negara dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Ia menyebut skema ini sebagai tantangan serius bagi keberlanjutan fiskal negara.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Rabu (9/7), Sri Mulyani menekankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam pembiayaan pensiun ASN. "Selama ini pusat yang membayar, meskipun pegawai tersebut diangkat oleh daerah," katanya. Ia menyebut bahwa pembagian tanggung jawab ini belum proporsional.

Temuan ini berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan bahwa pengelolaan pensiun ASN perlu dibenahi demi keberlanjutan fiskal jangka panjang. Sri Mulyani menyebut perlu ada desain ulang sistem pensiun agar lebih adil antara pusat dan daerah.

Ia juga mendorong daerah memperkuat kapasitas fiskalnya, tidak hanya bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), melainkan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, pemerintah mendorong agar daerah mulai menerapkan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi pun mengingatkan bahwa jika masalah ini tak ditangani sejak dini, akan menjadi “bom waktu” yang membebani APBN dan APBD di masa depan. "Kalau dibiarkan, bisa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan," ujarnya.

Red. DM