.jpeg)
Reformasirakyatindonesia.com - JAKARTA|Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, angkat suara mengenai kekhawatirannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk lulusan sekolah dasar (SD).
August menilai dibukanya lowongan petugas oranye tersebut untuk lulusan SD berpotensi membuat pendidikan warga Jakarta terhambat karena mengurangi insentif untuk mengejar taraf yang lebih tinggi dengan adanya pilihan PPSU sebagai jaminan karier bagi warga dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan rendah.
“Saya khawatir kebijakan Pemprov DKI Jakarta akan berdampak negatif terhadap dunia pendidikan di Jakarta. Hal itu tidak menutup kemungkinan membuat beberapa warga kurang semangat menempuh pendidikannya karena merasa sudah mendapatkan jaminan kerja menjadi pasukan oranye” tegasnya.
Ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memastikan pendidikan warganya tetap berjalan dengan baik melewati semua jenjang mulai dari SD hingga sekolah menengah atas (SMA) sebagai komitmen melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun.
“Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa ke depannya warga di sini tetap semangat menimba ilmu pengetahuan dan mencari pengalaman, meskipun bekerja sebagai PPSU sudah terbuka sebagai pilihan karier yang bisa diambil,” sambungnya.
August mengingatkan kembali bahwa Jakarta sebagai kota global ke depannya akan berhadapan dengan persaingan ekonomi ketat, di mana warganya perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi agar dapat bersaing di dunia pekerjaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pengangguran yang bisa jadi tolak ukur seberapa kompetitif atau tidaknya Jakarta adalah sebesar 6,03 persen. Hal itu disebabkan antara lain karena pendidikan dan keterampilan para pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Kita harus sadar bahwa ke depannya Jakarta butuh tenaga kerja yang terampil dan bersemangat. Pembentukan karakter dan kemampuan seperti itu lah yang khawatirnya terhambat oleh kebijakannya dibukanya lowongan PPSU bagi lulusan SD,” jelas August.
Dalam rangka mengurangi pengangguran di ibu kota, August juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan program pelatihan dan kerja yang mencakup semua rentang usia para warganya.
“Jika melihat data BPS pada tahun 2024, kami menemukan pengangguran terbuka paling banyak dialami oleh kelompok usia 15-19 tahun, tetapi ada juga warga senior dengan usia 60 tahun ke atas yang mengalami kejadian serupa. Ini menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta untuk membantu semua kalangan warga yang berminat mendapatkan pelatihan dan pekerjaan ke depannya,” tandasnya. (*)
Posting Komentar untuk "Pemprov DKI Buka Lowongan Pasukan Oranye bagi Lulusan SD, PSI Jakarta Beri Catatan Kritis"