Kementrian Agama Resmi Menetapkan Bahwa Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Senin, 31 Maret 2025

Reformasirakyatindonesia.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan bahwa Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025. Keputusan tersebut dibacakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam acara sidang isbat yang diadakan di Auditorium KH. M. Rasjidi, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 29 Maret 2025.

Dalam konferensi pers, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan hisab posisi hilal di wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka tanggal 1 Syawal 1446 H ditetapkan pada 31 Maret 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepastian dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Menurut penjelasan Menag, laporan rukyat dari seluruh Indonesia menunjukkan bahwa posisi hilal masih berada di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar antara minus 3 derajat 15 menit 47 detik hingga minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Data tersebut menegaskan bahwa kondisi visual hilal belum mendukung penentuan awal bulan secara rukyat.

Selain itu, pengukuran sudut elongasi hilal juga menunjukkan nilai yang tidak memenuhi kriteria, yaitu berkisar antara 1 derajat 12 menit 89 detik hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Kriteria MABIMS yang mensyaratkan ketinggian minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat tidak tercapai, sehingga secara hisab hilal tidak dapat dipastikan secara visual.

Akibatnya, puasa Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari dan penetapan 1 Syawal 1446 H atau Lebaran dilakukan pada 31 Maret 2025. Keputusan ini memastikan keseragaman penentuan awal bulan Hijriah di seluruh wilayah NKRI, tanpa perbedaan antara organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah yang mengandalkan hisab dan Nahdlatul Ulama (NU) yang menggunakan rukyat.

Sidang isbat tersebut diawali dengan seminar mengenai metode perhitungan astronomi (hisab) dan pengamatan visual (rukyat), kemudian dilanjutkan dengan sidang tertutup yang hasilnya diumumkan langsung oleh Menag pada pukul 19.00 WIB. Penetapan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan kriteria MABIMS sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Red.